KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Balikpapan, 3 April 2006. Workshop Koordinasi Tata Lingkungan Regional Kalimantan tanggal 3 April 2006 di Balikpapan dimaksudkan sebagai suatu forum untuk mensosialisasikan kebijakan tata lingkungan, yang meliputi kebijakan pengkajian dampak lingkungan (AMDAL), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLS), pengawasan dan evaluasi lingkungan, serta penataan kelembagaan lingkungan hidup. Workshop ini diikuti oleh  100 peserta dari instansi pengelola lingkungan hidup propinsi dan kabupaten/kota di Kalimantan.

Deputi Bidang Tata Lingkungan di dalam pengarahannya mengemukakan pentingnya penataan ruang sebagai instrumen penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Banyak bencana serta kerusakan lingkungan yang terjadi diakibatkan oleh kesalahan perencanaan dan pemanfaatan ruang. Dengan diterapkannya otonomi daerah, peran pemerintah pusat dibatasi pada kebijakan yang bersifat makro, penerapan pedoman, criteria dan standar. Kewenangan pengelolaan lingkungan hidup berada di Kabupaten/Kota. Dihadapkan pada kondisi yang demikian serta untuk mengarusutamakan pertimbangan lingkungan di dalam pembangunan, maka workshop ini dapat menjadi suatu forum untuk mempertemukan kebijakan pusat dengan kewenangan di daerah.

Hal ini sejalan dengan sambutan Bapak Gubernur Propinsi Kalimantan Timur yang disampaikan oleh Asisten Bidang Administrasi dan Pengembangan Wilayah. Beliau menyatakan bahwa potensi sumber daya alam yang besar yang dimiliki oleh Kalimantan semakin turun, diikuti oleh bencana dan kerugian lingkungan. Untuk itu diperlukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan, terutama yang berkaitan dengan penataan lingkungan. Beliau juga mengingatkan bahwa upaya pengelolaan lingkungan hidup harus menjadi upaya bersama, baik pemerintah pusat dan daerah, swasta, perguruan tinggi, maupun segenap lapisan masyarakat.

Salah satu upaya pemerintah pusat adalah dengan melakukan revitalisasi instansi Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional, yang berjumlah lima di seluruh Indonesia. Hal ini didasari pemikiran bahwa permasalahan lingkungan hidup tersebar di seluruh Indonesia, baik yang berupa pencemaran dan kerusakan, bencana, maupun kejahatan lingkungan. Untuk itulah maka diperlukan PPLH Regional. Disadari bahwa persoalan lingkungan tidak dapat ditangani dengan cara biasa, tetapi harus bersifat multisektor, bersama, serta partisipatif, maupun multi disiplin dan lintas wilayah. Berkaitan dengan itu, maka tujuan revitalisasi PPLH regional adalah membentuk “KLH mini