KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Balikpapan, 3 April 2006. Workshop Koordinasi Tata Lingkungan Regional Kalimantan tanggal 3 April 2006 di Balikpapan dimaksudkan sebagai suatu forum untuk mensosialisasikan kebijakan tata lingkungan, yang meliputi kebijakan pengkajian dampak lingkungan (AMDAL), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLS), pengawasan dan evaluasi lingkungan, serta penataan kelembagaan lingkungan hidup. Workshop ini diikuti oleh  100 peserta dari instansi pengelola lingkungan hidup propinsi dan kabupaten/kota di Kalimantan.

Deputi Bidang Tata Lingkungan di dalam pengarahannya mengemukakan pentingnya penataan ruang sebagai instrumen penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Banyak bencana serta kerusakan lingkungan yang terjadi diakibatkan oleh kesalahan perencanaan dan pemanfaatan ruang. Dengan diterapkannya otonomi daerah, peran pemerintah pusat dibatasi pada kebijakan yang bersifat makro, penerapan pedoman, criteria dan standar. Kewenangan pengelolaan lingkungan hidup berada di Kabupaten/Kota. Dihadapkan pada kondisi yang demikian serta untuk mengarusutamakan pertimbangan lingkungan di dalam pembangunan, maka workshop ini dapat menjadi suatu forum untuk mempertemukan kebijakan pusat dengan kewenangan di daerah.

Hal ini sejalan dengan sambutan Bapak Gubernur Propinsi Kalimantan Timur yang disampaikan oleh Asisten Bidang Administrasi dan Pengembangan Wilayah. Beliau menyatakan bahwa potensi sumber daya alam yang besar yang dimiliki oleh Kalimantan semakin turun, diikuti oleh bencana dan kerugian lingkungan. Untuk itu diperlukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan, terutama yang berkaitan dengan penataan lingkungan. Beliau juga mengingatkan bahwa upaya pengelolaan lingkungan hidup harus menjadi upaya bersama, baik pemerintah pusat dan daerah, swasta, perguruan tinggi, maupun segenap lapisan masyarakat.

Salah satu upaya pemerintah pusat adalah dengan melakukan revitalisasi instansi Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional, yang berjumlah lima di seluruh Indonesia. Hal ini didasari pemikiran bahwa permasalahan lingkungan hidup tersebar di seluruh Indonesia, baik yang berupa pencemaran dan kerusakan, bencana, maupun kejahatan lingkungan. Untuk itulah maka diperlukan PPLH Regional. Disadari bahwa persoalan lingkungan tidak dapat ditangani dengan cara biasa, tetapi harus bersifat multisektor, bersama, serta partisipatif, maupun multi disiplin dan lintas wilayah. Berkaitan dengan itu, maka tujuan revitalisasi PPLH regional adalah membentuk “KLH mini” di daerah, karena dalam era desentralisasi ini, maka masalah yang terjadi di daerah sebaiknya dapat ditangani di daerah tersebut. Di samping itu, PPLH Regional diharapkan dapat menjadi partner yang baik bagi propinsi dan kabupaten/kota.

Materi teknis penataan lingkungan di dalam workshop ini membahas empat topik, yaitu: (1) Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang, (2) Peningkatan kapasitas pengawasan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan RTRW, (3) Penataan Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah, SPM dan Kerjasama Antar Daerah, (4) Revitalisasi AMDAL.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang merupakan instrumen yang belum terlalu banyak dikenal, dalam hal ini memasukkan pertimbangan lingkungan pada tahap awal, yaitu pada tataran kebijakan, rencana dan program. Dengan diterapkan pada tataran yang lebih hulu dari AMDAL, diharapkan KLS dapat menjadi instrumen pengikat antar sektor dan antar wilayah, sehingga dapat mengatasi masalah otonomi daerah. Instrumen yang lain, yaitu penataan ruang, memang bersifat preventif., tetapi kemungkinan belum cukup dapat mengurangi laju kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Di dalam materi kedua, dibahas upaya pengelolaan lingkungan hidup pada tingkatan yang lebih hilir, yaitu pengawasan terhadap pemanfaatan ruang di daerah. Aspek pengawasan perlu ditingkatkan sehingga pelaksanaan penataan ruang sesuai dengan peruntukannya. Untuk itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pengawasan penataan ruang, antara lain: meningkatkan pengetahuan pemangku kepentingan (stakeholders) di bidang pengawasan tata ruang meliputi aparat maupun masyarakat (sebagai pelaksanaan social dan external control), membentuk pejabat pengawas di bidang tata ruang dan memfasilitasi pelaksanaan peran masyarakat dalam pengawasan tata ruang, kejelasan mekanisme, serta kejelasan sanksi bagi pelanggar.

Di dalam pembahasan mengenai penataan kelembagaan lingkungan hidup daerah, SPM dan kerjasama antar daerah, dibahas bahwa penataan kelembagaan ini sangat penting, mengingat adanya perubahan dari sentralisasi ke desentralisasi. Kondisi kelembagaan di daerah saat ini sangat beragam. Bentuk kelembagaan di daerah berbeda-beda, bahkan seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan dengan instansi sektoral. Untuk itu diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan lingkungan hidup di daerah, yang meliputi penataan kelembagaan, pengembangan standar pelayanan minimum (SPM), pengembangan sistem monitoring dan evaluasi kelembagaan, database kelembagaan daerah, serta mekanisme kerjasama antar daerah.

Kebijakan AMDAL di Indonesia telah mengalami perubahan sejak tahun 1987., yaitu tahap implementasi, tahap pengembangan (1993-2000), tahap perbaikan (2000-2004), dan saat ini tahap revitalisasi. AMDAL merupakan instrumen yang bersifat pre-emptif, yaitu berada dalam tahap pengambilan keputusan dan perencanaan (bersama-sama dengan tata ruang). Di dalam potret pelaksanaan AMDAL di Indonesia, tampak bahwa masih banyak terjadi ketidaksesuaian dan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Di samping itu, pandangan dan pemahaman berbagai pihak yang terlibat seringkali masih terdapat perbedaan (pemrakarsa, aparat pemerintah, konsultan). Di samping itu, mutu dokumen AMDAL juga masih beragam. Untuk itulah maka diperlukan perbaikan sistem AMDAL ke arah yang lebih baik, serta sinkronisasi peraturan dan kebijakan AMDAL dengan kebijakan otonomi daerah. Arah pengembangan AMDAL harus lebih efektif. dalam meningkatkan kualitas lingkungan, serta lebih ditingkatkan penegakan hukumnya.

Berdasarkan masukan dari peserta workshop, diminta agar pemerintah pusat menetapkan kelembagaan lingkungan hidup di daerah berbentuk badan, agar dapat lebih mengkoordinasikan kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan sektor terkait.
KLH juga diharapkan membuat pedoman penerapan KLS, panduan audit lingkungan dan panduan revisi RKL/RPL.

Informasi Lebih lanjut :
Asdep Urusan informasi Pengawasan dan evaluasi Lingkungan
Telp/Fax: 85904930, 8517148 ext. 202