Workshop Nasional Ke-6 Perlindungan Lapisan Ozon

Makassar, 02 Mei 2012 – Perlindungan Lapisan Ozon (PLO) merupakan salah satu bagian dari upaya perlindungan lingkungan secara menyeluruh sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009. Kepedulian terhadap perlindungan lapisan ozon timbul setelah para ahli melaporkan terjadinya fenomena penipisan lapisan ozon yang menyebabkan intensitas radiasi ultraviolet-B yang mencapai permukaan bumi menjadi semakin meningkat dan [...]

7 May 2012 05:48 WIB

Makassar, 02 Mei 2012 – Perlindungan Lapisan Ozon (PLO) merupakan salah satu bagian dari upaya perlindungan lingkungan secara menyeluruh sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009. Kepedulian terhadap perlindungan lapisan ozon timbul setelah para ahli melaporkan terjadinya fenomena penipisan lapisan ozon yang menyebabkan intensitas radiasi ultraviolet-B yang mencapai permukaan bumi menjadi semakin meningkat dan mengancam kesehatan manusia dan kehidupan di bumi.

Pada Workshop ini diikuti oleh Pusat Pengelolaan Ekoregion (PPE) Sumatera, PPE Jawa, PPE Bali dan Nusra, PPE Kalimantan, dan PPE PPE Sumapapua serta Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) dari seluruh provinsi di Indonesia. Tujuan workshop adalah untuk evaluasi dan koordinasi pelaksanaan Program Perlindungan Lapisan Ozon di Daerah dan Nasional, berbagi (sharing) pengalaman pelaksanaan Program Perlindungan Lapisan Ozon, serta pengembangan Program Perlindungan Lapisan Ozon 2012-2013.

Penipisan lapisan ozon terjadi akibat berkurangnya molekul ozon di stratosfer disebabkan oleh terlepasnya bahan perusak ozon (BPO) yang mengandung klorin dan bromine ke stratosphere. Oleh karena itu, penanganan kerusakan lapisan ozon dilakukan dengan cara mencegah emisi BPO serta menghentikan produksi dan konsumsi BPO secara bertahap. Biasanya BPO ini banyak digunakan sebagai bahan pendingin (refrigerants), insulating foam, dan pelarut (solvents).

Ketentuan mengenai jadwal penghapusan konsumsi dan produksi BPO secara bertahap tersebut diatur secara rinci dalam Protokol Montreal dimana seluruh negara pihak yang telah meratifikasi konvensi dan protokol tersebut, wajib melaksanakan upaya penghapusan BPO tersebut. Indonesia sebagai bagian dari komunitas masyarakat internasional mempunyai komitmen untuk ikut serta secara aktif dalam upaya perlindungan lapisan ozon tersebut.

Dalam sambutan pembukaan Workshop Nasional ke-6 Perlindungan Lapisan Ozon, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA, mengatakan, “Perlu saya garis bawahi disini bahwa jadwal untuk kembali ke baseline sudah sangat dekat, yaitu 1 Januari 2013.  Oleh karena itu mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kondisi pengurangan konsumsi BPO jenis HCFC di masa yang akan datang”.

Sampai saat ini, Indonesia telah berhasil menghapuskan pemakaian bahan perusak ozon (BPO) jenis clorofluorocarbon (CFC), halon, carbon tetrachloride, methyl chloroform, dan methyl bromide (untuk keperluan non karantina dan pra pengapalan). Tantangan berikut yang dihadapi adalah penghapusan sisa BPO yang masih ada saat ini terutama jenis hidrochlorofluorocarbon (HCFC). Dalam kurun waktu tiga tahun mendatang, Pemerintah Indonesia telah menetapkan komitmen untuk mengurangi impor HCFC secara bertahap untuk mencapai target kembali ke angka baseline (rata-rata konsumsi 2009 dan 2010) pada tahun 2013 dan pengurangan impor sebesar 10%  dari baseline pada tahun 2015. Pada akhir tahun 2018, Indonesia diharapkan sudah dapat menghentikan import HCFC sebesar 20% dari baseline. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah Indonesia bersama komunitas industri pengguna BPO telah menetapkan strategi penghapusan HCFC yang terarah dan terencana dengan baik, agar konsumsi atau impor BPO yang masih ada sampai saat ini dapat dikendalikan dan terus dikurangi secara bertahap sesuai jadwal target penghapusan dalam Protokol Montreal.

Pengendalian penggunaan BPO tidak hanya berkontribusi terhadap perlindungan lapisan ozon tetapi juga berkontribusi untuk meminimalkan dampak perubahan iklim. Hal ini disebabkan karena HCFC yang selama ini digunakan memiliki potensi pemanasan global yang tinggi. Penggunaan HCFC-22 dan HCFC-141b untuk industry AC, Refrigerasi dan foam mengeluarkan emisi gas rumah kaca setara 1.954.170 ton CO2. Jika penggunaan HCFC diganti dengan HFC-32, HFC-245fa dan HC 290 (non-HCFC) yang memiliki potensi pemanasan global yang lebih rendah akan menghasilkan emisi gas rumah kaca setara 385.640 ton CO2. Dengan demikian pengendalian penggunaan BPO dapat membantu Pemerintah Indonesia memenuhi target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 26% pada tahun 2020, dengan kata lain selain memenuhi target Protokol Montreal sekaligus juga membantu memenuhi target konvensi UNFCC.

Dalam pelaksanaan program PLO di Indonesia diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Peningkatan kapasitas daerah sangat diperlukan dan dapat dilakukan melalui melalui kegiatan desiminasi kebijakan dan informasi terkini yang mendukung dalam implementasi program PLO, terutama dalam upaya penghapusan bahan perusak ozon (BPO) jenis HCFC. Kegiatan dalam bentuk workshop ini telah dilaksanakan selama 5 (lima) kali di berbagai kota yang juga bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program PLO sekaligus meningkatkan koordinasi dan pemahaman Pemerintah Daerah. Sesuai hasil kesepakatan pada pertemuan yang dilaksanakan tahun 2011, maka untuk tahun 2012 kegiatan yang sama akan diselenggarakan di Makassar, Sulawesi Selatan.

Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam mengendalikan penggunaan BPO. Upaya pengendalian BPO dapat dilakukan Pemda melalui pengawasan penggunaan dan peredaran BPO serta melakukan identifikasi dan inventarisasi BPO jenis HCFC yang akan segera dihapuskan. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap PLO menjadi sangat penting sehingga dukungan dari berbagai pihak akan mempermudah pencapaian target yang telah ditetapkan.

MenLH juga berharap bahwa Worksop Nasional PLO yang ke-6 ini dapat menjadi media berbagi informasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi masing-masing daerah serta meningkatkan kapasitas pemerintah pusat dan daerah sehingga dapat berhasil dalam menghadapi tantangan dalam pelaksanaan perlindungan lapisan ozon di masa mendatang. “Dalam kesempatan ini Saya ingin menghimbau seluruh pihak baik instansi pemerintah, industri pengguna, kalangan dunia pendidikan, media masa, LSM dan masyarakat luas untuk bergandengan tangan menghadapi tantangan menuju bebas bahan perusak ozon di wilayah Indonesia. Hal ini merupakan bentuk realisasi tanggung jawab kita bersama untuk dapat menjaga kondisi lingkungan yang aman dan bersih bagi generasi yang akan datang”.

UntukInformasiLebihLanjut:

Ir. Arief Yuwono, MA, Deputi MenLH Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup, Telp. 021 – 85904923, Fax. 021 – 8517148, email: humas.klh@gmail.com

Kerjasama

  • Luar Negeri
  • Dalam Negeri
    • sponsor
    • sponsor
    • sponsor
    • sponsor
    • sponsor