Workshop on The Enhancing Sustainability of Forestry Practices on Peatlands

Bogor, 27 Juni 2012. Hari ini Kementerian Lingkungan Hidup menyelenggarakan Workshop on Enhancing Sustainability of Forestry Practices on Peatlands (ESFPP)di IPB International Convention Center (IICC), Bogor, Jawa Barat. Workshop ini dibuka oleh Deputi III MENLH Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Ir. Arief Yuwono, MA. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari pada Rabu – [...]

27 Jun 2012 08:33 WIB

Bogor, 27 Juni 2012. Hari ini Kementerian Lingkungan Hidup menyelenggarakan Workshop on Enhancing Sustainability of Forestry Practices on Peatlands (ESFPP)di IPB International Convention Center (IICC), Bogor, Jawa Barat. Workshop ini dibuka oleh Deputi III MENLH Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Ir. Arief Yuwono, MA. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari pada Rabu – Kamis, 27 – 28 Juni 2012.

Workshop ini sebagai upaya “Rehabilitation and Sustainable Use of Peatland Forests in Southeast Asia” melalui pelaksanaan ASEAN Peatland Forest Project (APFP).Kegiatan ini diikuti oleh peserta ASEAN (di luar Indonesia) sebanyak 50 orang dan Indonesia sebanyak 70 orang. Workshop ini membahas isu-isu terkini dalam pengelolaan ekosistem gambut secara berkelanjutan.

Workshop APFP ini menghadirkan pembicara dan diikuti oleh peserta dari beberapa negara ASEAN antara lain Indonesia, Malaysia, Vietnam, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, dan Singapura. Tujuan penyelenggaraan workshop ini adalah (1) Mereview pengelolaan hutan rawa gambut saat ini di Regional ASEAN; (2) Mengidentifikasi dampak kerusakan dan praktek pengelolaan hutan rawa gambut dan penanaman hutan di lahan gambut; (3) Mendiskusikan tentang kebutuhan dan substansi pedoman pelestarian hutan rawa gambut.

Deputi III KLH Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Ir. Arief Yuwono, MA, dalam pembukaan Workshop mengatakan, “Workshop ini diharapkan ini bermanfaat untuk menggali, mempertajam, menyempurnakan kebijakan operasional, strategi,  program dan kegiatan yang dapat diimplementasikan di lapangan serta saling bersinergi antar negara, antar sektor dan daerah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut”.

Negara-negara Anggota ASEAN (ASEAN Member Countries) sepakat bahwa peningkatan konservasi dan implementasi pemanfaatan lahan gambut secara berkesinambungan di wilayah ASEAN merupakan kebutuhan yang mendesak.Telah diketahui bahwa fungsi ekosistem gambut meliputi antara lain sebagai penyimpan/ penyuplai air, pengendali banjir, habitat alami anekaragam jenis makhluk hidup, dan sebagai gudang karbon. Gambut memiliki kandungan Carbon (C) yang sangat besar. Carbon yang tersimpan dalam bentuk gambut di seluruh dunia sebesar 329-525 Gt atau sekitar 35% dari total C dunia (Maltby dan Immirizi 1993). Berkaitan dengan fungsi ekosistem gambut dan proses perubahan iklim yang terjadi akibat adanya akumulasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfir, maka kita harus terus menerus melakukan upaya mitigasi, adaptasi, dan pelestarian fungsi ekosistem gambut guna menjaga kesetabilan iklim global dan mendukung upaya penyesuaian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Telah diidentifikasi bahwa areallahangambut terluas di Asia Tenggaraterdapat di wilayah Indonesia yaitusekitar 15 juta hektar, diikutiolehMalaysiadengan luassekitar 2,5 juta hektar,dan di Brunei Darussalamsekitar 100.000 hektar. Thailand memilikilahan gambut sekitar60.000 hektar, Vietnam memilikilahan gambut sekitar 36.000 hektar,Filipinamemiliki lahan gambutsekitar 11.000 hektar, Myanmar memilikilahan gambut sedikitnya 3.500 hektar,dan Laos memilikilahan gambut sekitar 20.000 hektar.

Selain mempunyai fungsi sebagai penjaga iklim global, kawasan ekosistem gambut mempunyai fungsi pengaturan hidrologis dan fungsi produksi. Fungsi hidrologis antara lain adalah bahwa gambut dapat mengandung lebih dari 90% air dari satuan volumenya, sehingga berfungsi sebagai penyimpan air dan penyuplai air ke daerah sekitarnya.

Hal yang nyata apabila kawasan ekosistem gambut mengalami kerusakan adalah:
1)    Krisis air,
    banyak air tapi sedikit yang dapat dimanfaatkan karena tidak dapat dikelola sesuai dengan kebutuhan,
    banjir dan kekeringan, hal ini karena adanya perbedaan debit musim kemarau dan musim hujan sangat lebar.
2)    Pencemaran udara yang sangat mengganggu kesehatan dan kegiatan ekonomi masyarakat.
3)    Akumulasi emisi gas rumah kaca di atmosfir akibat penguraian material gambut yang akhirnya akan berdampak kepada gangguan kesetabilan iklim global.

Dalam rangka Rehabilitation and Sustainable Use of Peatland Forests, selain melakukan upaya bersama dengan negara-negara ASEAN, pemerintah Indonesia telah mempersiapkan berbagai kebijakan untuk dapat menurunkan emisi GRK 26% hingga tahun 2020. Salah satu kebijakan yang lebih komprehensif adaelah perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang bertujuan untuk mendukung upaya Rehabilitation and Sustainable Use of Peatland yang dipersiapkan dengan melibatkan para pemangku kepentingan di Indonesia.

Lingkup kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut tersebut di atas adalah:
1.    Perencanaan,
Kebijakan dalam perencanaan meliputi inventarisasi kawasan ekosistem gambut, penetapan kawasan ekosistem gambut, dan penyusunan rencana perlidungan dan pengelolaan ekosistem gambut.
2.    Pemanfaatan,
Dilakukan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan     ekosistem gambut yang disusun dengan memperhatikan keberlanjutan proses dan fungsi ekosistem gambut, keberlanjutan produktivitas ekosistem gambut, dan keselamatan (mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat).
3.    Pengendalian,
Kebijakan pengendalian kerusakan ekosistem gambut terdiri atas pencegahan kerusakan ekosistem gambut, penanggulangan kerusakan ekosistem gambut, dan pemulihan kerusakan ekosistem gambut.
4.    Pemeliharaan,
Dilakukan melalui upaya konservasi ekosistem gambut, inventarisasi dan pengembangan konservasi terhadap High Concervation Value Area di kawasan ekosistem gambut, dan rehabilitasi ekosistem lahan gambut.
5.    Pengawasan dan penegakan hukum.
Menteri,  gubernur,  atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengawasai ketaatan penanggungjawab kegiatan yang terkait dengan pemanfaatan ekosistem gambut melalui penetapan pejabat pengawas lingkungan hidup.

Untuk Informasi Lebih Lanjut:
Ir. Arief Yuwono, MA, Deputi III MENLH Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Tlp/Fax: 85904923, email: humas.klh@gmail.com

Kerjasama

  • Luar Negeri
  • Dalam Negeri
    • sponsor
    • sponsor
    • sponsor
    • sponsor
    • sponsor
Sex izle Film izle Hd Film izle Seo Danışmanı