KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Jayapura, 16 Oktober 2013 – Hari ini Kementerian Lingkungan Hidup menyelenggarakan Workshop Pemanfaatan Limbah Tailing bertempat di Swiss-belhotel International, Jayapura. Workshop ini diharapkan dapat menghasilkan inovasi dalam pengelolaan tailing termasuk potensi pemanfaatannya, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah keberadaan industri pertambangan serta memberikan kontribusi dalam membangun “Peta Jalan” kebijakan pengembangan industri pertambangan Indonesia ke depan, khususnya pengelolaan tailing. Pelaksanaan Workshop ini berangkat dari pemikiran masih bermasalahnya penanganan tailing yang dihasilkan perusahaan tambang mineral, seperti halnya PT. Freeport Indonesia.

Mengingat besarnya jumlah tailing yang dihasilkan dapat mencapai 230.000 ton per hari, maka diperlukan upaya yang tepat agar dapat mengendalikan dampak pembuangan tailing terhadap kelestarian lingkungan hidup dan kesehatan manusia. Salah satu cara untuk mengurangi dampak tailing ke lingkungan adalah dengan pemanfaatan tailing. Pada saat ini tailing dapat dimanfaatkan untuk material kontruksi seperti beton, con-block, batako, dan bahan baku pabrik semen. Mengingat berbagai mineral ikutan yang masih ada di dalam tailing, maka perlu dilakukan kajian secara mendalam terhadap potensi dampak dan potensi terhadap mineral-mineral ikutan yang ada tersebut. Dengan demikian melalui pemanfaatan tailing secara tepat maka upaya ini tidak hanya mengurangi dampak terhadap lingkungan akan tetapi mendatangkan manfaat bagi masyarakat, karena tailing dapat menjadi sumberdaya baru.

Pertemuan pembahasan Pemanfaatan Limbah Tailing dinilai perlu karena:

  1. diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap persoalan lingkungan yang dihadapi oleh industri pertambangan mineral khususnya Tembaga dan Emas, yaitu dihasilkannya tailing dalam jumlah yang sangat besar. Walaupun toksistasnya rendah namun mengingat jumlahnya sangat besar apabila tidak ditangani dengan baik akan berdampak terhadap lingkungan hidup.
  2. diharapkan mendapatkan jawaban bagaimana mengatasi kompleksitas penanganan persoalan lingkungan dari kegiatan pertambangan melalui kolaborasi antara Pemerintah (Pusat dan Daerah), Dunia Usaha, dan Masyarakat (Perguruan Tinggi). Melalui kolaborasi akan terjadi pertukaran informasi dan pengalaman, serta terbangunnya komitmen bersama untuk menyelesaikan persoalan ini.
  3. diharapkan terbangunnya model praktek pengembangan kebijakan yang mengedepankan dialog antar para pihak (pemerintah, dunia usaha, akademisi) dan pendekatan berdasarkan ilmiah (scientific based) dalam penyusunan kebijakan dan pengembangan best practice di industri, termasuk industri pertambangan.

Workshop ini dibuka secara resmi oleh Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA. Menyoroti keberadaan industri pertambangan, MenLH mengatakan, “kegiatan pertambangan harus mampu menjadi “prime mover” pembangunan di lokasi sekitar pertambangan sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena keberadaan endapan mineral tergantung oleh alam sekitarnya, given by God, maka sudah selayaknya harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya”.

Pemanfaatan sumberdaya mineral ini harus dilakukan secara berkelanjutan dengan memberikan perhatian terhadap pelestarian lingkungan hidup dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Untuk itu, kegiatan pertambangan harus mampu mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat kegiatan mereka. Hanya dengan mencegah pencemaran dan kerusakaan lingkungan maka keberlanjutan kegiatan pertambangan tersebut dapat dilakukan.

Pada sambutan pembukaan workshop, MenLH menekankan bahwa berkaitan dengan penanganan dampak tailing yang dihasilkan oleh industri pertambangan, masyarakat perlu merubah cara pikir kita tentang limbah. Dengan mempertimbangkan kemajuan “Ilmu pengetahuan, Teknologi, dan Best Practice. Di banyak negara, limbah tidak dilihat semata-mata sebagai limbah akan tetapi limbah sebagai alternatif sumberdaya baru.

Dengan demikian semakin menipisnya perbedaan antara sumberdaya (resources) dan limbah (waste). Selain itu, MenLH juga menambahkan, “perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan best practice harus menjadi perhatian kita untuk meningkatkan nilai tambah dari kegiatan industri di Indonesia termasuk industri pertambangan”. Kunci keberhasilan penanganan persoalan tailing adalah harus merubah cara dalam melihat tailing dan tidak menutup mata terhadap perkembangan teknologi yang ada dengan tetap memperhatikan potensi risiko atau bahaya yang mungkin terjadi dari tailing tersebut terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH yang hadir pada acara tersebut mengatakan, “beberapa tahun yang lalu telah diujicobakan memanfaatkan tailing sebagai bahan konstruksi. Berbagai ruas jalan telah dibangun untuk mendukung transportasi sehingga dapat membuka dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Hal ini tentunya memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat Papua dan disamping itu juga bisa merubah cara pandang terhadap tailing yang awalnya tailing suatu masalah berubah menjadi sumberdaya yang bisa dimanfaatkan”.

Terkait dengan dinamika dan perkembangan teknologi pengelolaan limbah, material sisa seperti plastik bekas, abu bara, dan slag tembaga masih dianggap sebagai limbah atau material sisa, tetapi kini telah menjadi bahan baku di dalam proses industri.

Kementerian Lingkungan Hidup telah memberikan dukungan dan dorongan kepada industri pertambangan untuk melakukan kegiatan 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) dan pemanfaatan limbah tailing sejak tahun 2005, tetapi upaya ini belum optimal. Pendekatan yang dilakukan masih konvensional, belum menjadikan pemanfaatan tailing sebagai bagian dari terobosan untuk menjadikan tailing sebagai sumberdaya baru.

Belum optimalnya kegiatan pemanfaatan tailing sejak tahun 2005 perlu dikaji kembali secara mendalam melalui workshop ini, yaitu untuk mencari “persoalan yang mendasar dan pengungkit apa yang diperlukan”. Dengan demikian dapat diketahui hambatan-hambatan (bottle neck) yang terjadi selama ini. Kemudian dilakukan debottle-necking secara efektif guna menjadikan tailing sebagai sumberdaya baru bagi bangsa Indonesia dan
masyarakat Papua khususnya.

Keberhasilan kebijakan pemanfaatan tailing sangat tergantung kepada kemampuan kita semua dalam melihat biaya dan penciptaan nilai tambah dari pemanfaatan tailing. Untuk itu pemanfaatan tailing harus dikaji dari Aspek Biaya dan Nilai Tambah Manfaat (benefit). Nilai Tambah (value added) dari pemanfaatan tailing jangan dilihat dari nilai tambah secara ekonomi, tetapi perlu juga dilihat dari nilai tambah dari aspek ekologis dan sosial.

Informasi lebih lanjut:
Drs. Rasio Ridho Sani, MPM, M.Com,
Deputi MENLH Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun,
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Sampah,

Tlp/Fax (021) 85905637,
email: humaslh@gmail.com /
www.menlh.go.id
Foto:Restoring the Red River in Northern New Me