KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

KoordinasI penyelengaraan peningkatan kapasitas SDM laboratorium Kabupaten/Kota penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) lingkungan hidup dengan dana dekonsentrasi.

Pusarpedal–Serpong, 29-30  April 2010. Aspek pengelolaan lingkungan hidup akan berjalan efektif apabila ditunjang dengan sarana dan prasarana laboratorium yang handal dan personil yang kompeten.   Untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di daerah  diperlukan beberapa persyaratan pokok yaitu:  a. komitmen dan kemauan kuat yang tercermin dari kapasitas kelembagaan yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten; b. pendanaan yang memadai serta program dan kegiatan yang terarah; c. ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang memadai.

Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan kepada kabupaten/kota bertujuan membantu daerah dalam rangka mempercepat peningkatan pelestarian lingkungan hidup. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus  Lingkungan Hidup (DAK–LH)  tersebut diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidangnya guna mengelola sarana dan prasarana yang telah dimiliki dan melaksanakan kegiatan dalam upaya pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan.

Berdasarkan evaluasi pemanfaatan sarana prasarana laboratorium menunjukkan bahwa belum semua daerah memiliki SDM yang siap untuk mengoptimalkan peralatan laboratorium bantuan  DAK–LH, sehingga perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM para pelaksana di kabupaten/kota untuk menjadi tenaga yang siap pakai dalam menangani masalah lingkungan, terutama di bidang operasional dan pengelolaan laboratorium sesuai Permen LH No. 06 tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan.

Sesuai Permen LH No. 36 Tahun 2009, tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup TA 2010 yang salah satu ruang lingkupnya adalah  peningkatan kapasitas SDM kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi sarana dan prasarana DAK-LH, khususnya di bidang pengujian parameter kualitas lingkungan,  Kementerian Negara Lingkungan Hidup telah melimpahkan penyelenggaraan peningkatan kapasitas SDM kabupaten/kota tersebut kepada instansi pengelola lingkungan hidup di provinsi.

Kegiatan dilakukan melalui pendampingan dan/atau pelatihan oleh provinsi kepada SDM kabupaten/kota terpilih dalam mengoptimalkan sarana dan prasarana DAK–LH yaitu peralatan pemantauan kualitas lingkungan.

Pengembangan laboratorium di kabupaten/kota selain dititikberatkan pada sarana dan prasarananya juga diperlukan pemahaman peraturan perundang-undangan terkait laboratorium lingkungan, sistem manajemen mutu termasuk pengendalian mutu untuk menghasilkan data yang valid dan akuntabel.

Agar pelaksanaan penyelenggaraan peningkatan kapasitas SDM kab/kota yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi dapat dicapai sesuai sasaran, maka diharapkan adanya keseragaman dalam pemenuhan ketentuan materi yang akan disampaikan, nara sumber dan waktu yang dibutuhkan serta persyaratan SDM kab/kota yang akan diikutsertakan.  Sehubungan dengan hal itu, maka PUSARPEDAL-KLH  telah menyelenggarakan Workshop “Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas SDM laboratorium kabupaten/kota penerima DAK – LH dengan dana Dekonsentrasi