KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

WORKSHOP SOSIALISASI PERATURAN DAN KEBIJAKAN
PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
DARI KEGIATAN AGROINDUSTRI
Hotel Jayakarta, 24 Nopember 2005

Saat ini berbagai kebijakan, khususnya yang terkait dengan pengendalian pencemaran telah ditetapkan, namun di lapangan masih banyak ditemukan kasus-kasus pencemaran lingkungan. Hal ini terjadi karena masih terbatasnya pemahaman dan pentaatan terhadap kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan tersebut.

Rendahnya tingkat penaatan lingkungan ini dapat dilihat secara nyata dari hasil Program Peringkat Kinerja (PROPER) yang diumumkan Kementerian Lingkungan Hidup pada bulan Agustus 2005. Dari 466 perusahaan yang dinilai, 47% persen termasuk katagori tidak taat ( 32% berperingkat MERAH dan 15% berperingkat HITAM), 48% perusahaan mendapat peringkat BIRU (mentaati peraturan perundang-undangan lingkungan), dan 5% berperingkat HIJAU (beyond compliance). Jenis perusahaan yang dinilai tersebut meliputi perusahaan manufaktur, prasarana dan jasa (MPJ), perusahaan pertanian dan kehutanan (PDK), serta perusahaan pertambangan, energi dan migas (PEM). Sedangkan peringkat yang diperoleh perusahaan pertanian dan kehutanan atau Agro Industri dari 102 perusahaan yang dinilai adalah 44 perusahaan berperingkat BIRU, 42 perusahaan berperingkat MERAH dan 16 perusahaan berperingkat HITAM. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa 43% perusahaan pertanian dan kehutanan (Agro Industri) mentaati peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan, sedangkan 57 % dinilai belum taat. Dengan kondisi seperti ini maka perlu dilakukan sosialisasi kepada pelaku usaha tentang berbagai kebijakan pemerintah yang menyangkut pengendalian pencemaran.

Workshop Sosialisasi Peraturan Dan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Lingkungan dari Kegiatan Agro Industri ini betujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku agroindustri terhadap peraturan perundangan pengelolaan lingkungan hidup yang terkait dengan pengendalian pencemaran. Penyelenggaraan kegiatan ini bertempat di Hotel Jayakarta pada tanggal 24 Nopember 2005 dengan menampilkan narasumber dari intern Kementerian Lingkungan Hidup dan dari Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO). Materi yang disampaikan meliputi kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengendalian Pencemaran Air dan Udara, Administrasi Pengelolaan Limbah B3, Pengawasan Pengelolaan limbah B3, PROPER, serta PROPER dan Peningkatan Penaatan Industri Karet. Kegiatan ini dihadiri oleh 40 (empat puluh) orang peserta yang berasal dari berbagai industri yang meliputi industri Kelapa Sawit, Gula, Karet, Tapioka, Rokok, Playwood, Makanan, Tepung Terigu serta Susu dan Makanan dari Susu.

Kesimpulan dari Workshop ini antara lain :

  1. Kebijakan yang terkait dengan Pengendalian Pencemaran akan efektif apabila ada komitmen dari semua pihak termasuk perusahaan dan asosiasi untuk mentaati kebijakan tersebut
  2. Sosialisasi Peraturan dan Kebijakan Pengendalian Pencemaran perlu terus dilakukan dengan frekuensi yang lebih sering disesuaikan dengan ketersedian APBN,

  3. Insentif dan disinsentif perusahaan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup telah dilakukan, salah satunya dengan adanya MoU antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan Bank Indonesia yang memasukkan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan pemberian kredit yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.
  4. PROPER sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan daerah secara khusus cukup efektif dalam upaya perbaikan kinerja lingkungan.

Sumber :

Asdep Urusan Pengendalian Pencemaran Agro Industri
Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran
Kementerian Negara Lingkungan Hidup
Jl. DI. Panjaitan, Kav. 24
Jakarta 13410
Telp./Fax 021- 8517257
Email : agroindustri@menlh.go.id
thm@menlh.go.id