KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Jakarta – Selasa, 10 Juli 2012. Dalam rangka memperkuat program penguatan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyelenggarakan Workshop Strengthening Public Participation on Environmental Management in Indonesia, hari ini di Hotel Four Seasons, Jakarta. Acara ini merupakan kerjasama KLH dengan EPA (Environmental Protection Agency), AECEN (The Asian Environmental Complience and Enforcement Network) dan USAID (United States Agency for International Development). Pembicara pada acara ini berasal dari 6 negara, Malaysia, Philipina, Korea, Thailand, New Zealand dan Amerika, yang akan menyampaikan pembelajaran partisipasi masyarakat di negaranya masing-masing.

Pertumbuhan ekonomi yang cepat di Asia telah berakibat signifikan terhadap lingkungan, social dan ekonomi. Untuk menjawab tantangan ini, Pemerintah Indonesia telah mengadopsi kebijakan nasional “Sustainable Development With Equity” (pembangunan berkelanjutan dengan  pemerataan) sejalan dengan kerangka kerja global ekonomi hijau. Kebijakan ini adalah pertumbuhan untuk kesejahteraan seluruh penduduk yang berwawasan lingkungan. Dengan demikian, Pemerintah Indonesia telah memperluas strategi pembangunan tidak hanya pro-growth, pro-poor and pro-jobs, tetapi juga pro lingkungan. Masalah lingkungan dan keberlanjutan menjadi inti dari rencana jangka panjang pembangunan Indonesia, baik di tingkat nasional maupun lokal.

Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 mengatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Untuk memastikan bahwa semua kegiatan ekonomi dilakukan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Dalam UU PPLH ini mengatur ketentuan berbagai instrument lingkungan. Di dalamnya juga mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam seluruh lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dari perencanaan hingga penegakan hukum.

Dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan memerlukan visi kolektif, kreativitas, aksi dan dukungan dari semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu, partisipasi public atau keterlibatan masyarakat adalah suatu keharusan. Pemerintah Indonesia mengakui partisipasi publik sebagai hak dan dianggap menjadi bagian penting dari pemerintahan demokratis dan peduli lingkungan.

Dalam sambutan tertulis, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA, mengatakan, “Berdasarkan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, masyarakat harus terlibat dalam perencanaan dan proses pengambilan keputusan, pelaksanaan rencana aksi lingkungan dan pengawasan lingkungan dan penegakan hukum. Masyarakat dapat secara aktif mengambil bagian dalam mencegah dan mengurangi kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup”.

Terdapat berbagai cara yang efektif yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di bawahkerangka pembangunan berkelanjutan. Badan Lingkungan Hidup Daerah di seluruh Indonesia dan beberapa stakeholder telah melakukan berbagai pendekatan dan strategi untuk memperkuat partisipasi publik dalam berbagai program dan pada tingkat yang berbeda.

Sejalan dengan ketentuan tentang partisipasi masyarakat dalam UU Nomor 32 Tahun 2009, KLH bekerjasama dengan semua stakeholder akan lebih mengembangkan “infrastruktur” partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terdiri dari kebijakan, pedoman, peralatan dan mekanisme insentif. KLH telah mengembangkan strategi nasional pada partisipasi public dan peraturan lingkungan hidup pada mekanisme partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. KLH juga menyusun peraturan pada pedoman partisipasi public untuk AMDAL sebagai revisi dari Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam AMDAL.

MenLH juga berpesan bahwa melalui lokakarya pelatihan ini, semua peserta dapat memperoleh pemahaman yang umum dari prinsip-prinsip dasar partisipasi masyarakat dalam menangani masalah lingkungan, berbagi pengalaman, untuk strategi komunikasi dan koordinasi antar pejabat pemerintah dan stakeholder.

Informasilebihlanjut:

Ir. IlyasAsaad, MP, MH, Deputi Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Lingkungan Hidup, Tlp/Fax: 8580087, email: humas.klh@gmail.com