KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Menjelaskan suatu masalah, agar mudah dipahami pihak lain memang tidak mudah. Apalagi terhadap mereka yang benar-benar awam terhadap masalah yang dibicarakan. Karena itu perlu kiat tertentu, agar sesuatu yang rumit jadi mudah dipahami. Jurus inilah yang dipakai oleh Deputi IV Menteri LH, Yanuardi Rasudin saat berbincang dengan wartawan seputar pengendalian pencemaran melalui mekanisme perijinan, seusai peluncuran dokumen NIP (National Implementation Plan) Pengurangan dan Penghapusan MOPS di Hotel Four Seasons beberapa hari silam.

Menurut Pak Yan –demikian sapaan wartawan— sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam soal perijinan, aspek keselamatan manusia dan lingkungan selalu menjadi pertimbangan utama. Karena itu, ketentuan yang dipersyaratkan untuk suatu perijinan selalu ditegaskan dengan rinci dan detil. Ini sekaligus sebagai parameter dalam pengawasan. Surat ijin yang diterbitkan pun selalu bersifat spesifik, sehingga bila terjadi kasus pencemaran, langkah penanggulangannya pun bersifat spesifik.

Ketika ditanya, apa yang harus dilakukan bila terbukti telah terjadi pencemaran karena suatu aktivitas, misalnya, karena pembuangan gas buang melalui cerobong pabrik. "Apakah, aktivitas pabrik harus dihentikan", Menurut Yanuardi, tindakan yang diambil tentu tidak semudah itu. Akan segera diteliti apa penyebabnya. "Lho, penyebabnya kan sudah jelas. Yakni, gas yang keluar dari cerobong pabrik. Apanya lagi yang perlu diteliti?" tanya wartawan. "Begini, pencemaran itu, bisa terjadi karena faktor bahan yang diolah, bisa juga karena mesin pengolahnya. Kalau terbukti pencemaran karena bahan yang diolah, tentu yang dilarang adalah penggunaan bahan itu, dan pabriknya tetap boleh beroperasi selama tidak menggunakan bahan yang jadi sumber pencemar. Kalau dari mesinnya, tentu diperbaiki." Jawab Yanuardi. Namun penjelasan ini tampak belum juga memuaskan wartawan.

"Gampangnya, begini.. ya. Cuma maaf analoginya agak jorok, ya. Mengatasi pencemaran karena buangan gas, itu mirip dengan urusan makan jengkol. Jika yang masuk ke mulut itu jengkol, tentu kalau buang angin (maaf: kentut), pasti baunya sangat menyengat dan jelas mengganggu lingkungan. Agar, terhindar dari bau yang menyengat, maka tentu dilarang makan jengkol. Namun tetap boleh melahap bahan makan lain, yang tidak menyebabkan bau menyengat. Nah.. pengendalian perncemaran melalui sistem perijinan pun demikian. Artinya, kalau pencemaran terjadi karena faktor input, maka input-nyalah yang akan dibenahi dan ditertibkan. Karena itu sistem perijinan yang diterapkan sangat ketat, rinci dan detil," kata Yanuardi.

Penjelasan dengan metode "makan jengkol" tampak lebih mudah dipahami wartawan ketimbang dengan menggunakan rumus-rumus yang ilmiah yang kerap dapat membingungkan mereka yang benar-benar awam dalam soal limbah B3.  Paulus Londo

Sumber:
Koran Akar Rumput
Hal 9, 4-10 Agustus 2008